Oknum Pejabat Pertamina Diduga Terlibat Pengoplosan BBM

AKTIFITAS KETUA PENDIRI RORPIB DRS SISWO SUPARNO SH Lembaga Bantuan Hukum Satgas Reformasi Kesatuan Aksi Pengaman Amanat Penderitaan Rakyat (LBH KAP-AMPERA) menyatakan oknum pejabat Pertamina diduga terlibat kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Utara (Sumut). "Kami memperkirakan kasus pengoplosan BBM sudah berlangsung lama terjadi di Sumut, dan diduga melibatkan para oknum pengusaha termasuk oknum-oknum pejabat Pertamina termasuk pejabat dan petugas dari berbagai instansi berwenang lain," ujar direktur LBH KAP-AMPERA, Drs Siswo Suparno, SH di Medan, Jumat (3/10). Tanpa menyebutkan nama-nama oknum pejabat Pertamina dimaksud, Siswo mengatakan, kasus dugaan pengopolosan BBM tersebut disinyalir merupakan suatu sindikat antara oknum pengusaha bekerjasama dengan oknum pejabat Pertamina setempat. Jenis BBM yang dioplos diperkirakan antara lain premium dengan minyak tanah dan solar dengan minyak tanah. Dari praktek pengoplosan itu, menurut dia, para pengusaha yang terlibat dalam kasus pengoplosan BBM tersebut memperoleh keuntungan yang relatif besar dari disparitas harga. Dikatakannya, BBM jenis solar yang dioplos minyak tanah tersebut disinyalir pada umumnya dijual ke pabrik-pabrik dengan harga di bawah harga resmi yang ditetapkan Pertamina rata-rata Rp2.040 pr liter. Dampak dari praktek pengopolosan BBM itu bukan hanya merugikan konsumen pengguna BBM, tetapi juga merugikan negara dan membuat proses pendistribusian BBM ke konsumen cenderung tidak berjalan lancar. Kepala Hupmas Pertamina Unit Pemasaran I, Juliadi, di Medan, belum lama ini, mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum pernah mengetahui secara rinci mengenai terjadinya kasus pengopolosan BBM di Sumut. "Saya belum mendengar ada kasus pengoplosan BBM di daerah ini (Sumut--Red). Bagi masyarakat yang mengetahui adanya praktek pengoplosan BBM, laporkan saja ke pihak kepolisian," katanya. (ant/atn)